Arahan Dari Kepala Biro BMN Pengadaan Pra Dipa, Rutan Kudus Ikuti Secara Virtual

Kudus - Dukung kelancaran proses pelaksanaan pengadaan Pra-DIPA Tahun Anggaran 2025 dan mengantisipasi potensi keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada Tahun Anggaran 2025 Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Kudus , Anda Tuning, ikuti rapat pengarahan pelaksanaan pengadaan pra dipa tahun anggaran 2025 via zoom, Selasa, 19/11/2024. 

Baca juga: Sukamta Dorong Pemerintah Agar Tingkatkan SDM TKI yang Dikirim

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Hukum dan HAM, Aman Riyadi. Fokus pembahasannya mengenai pengadaan Pra DIPA untuk paket pengadaan Bahan Makanan bagi WBP dan Jasa Konsultasi Konstruksi.

Baca juga: Saan Mustopa Nilai Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Garut Cukup Baik

“Agar seluruh jajaran memahami dasar - dasar hukum menyangkut tugas dan fungsi di bidang administrasi terutama dalam proses pengelolaan dan pengadaan barang & jasa, ” tegas Aman Riyadi.

Baca juga: Peran Pemerintah Daerah dan Partisipasi Masyarakat Dalam Mendukung Program Percepatan Reforma Agraria

Selanjutnya, pada giat ini Direktur Perawatan Kesehatan & Rehabilitasi (PKR) Ditjenpas, Maulidi Hilal menjelaskan mengenai tahapan perencanaan menu dalam sistem penyelenggaraan makanan di satuan kerja Pemasyarakatan.

Baca juga: Pandemi Terkendali, Presiden: Ramadan Bisa Mudik dan Salat Berjamaah

Sementara itu, Anda Tuning, Kepala Rutan Kudus siap mendukung seluruh proses pengadaan berjalan transparan, akuntabel, dan efisien serta meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menyusun rencana pengadaan yang tepat sasaran dan efektif dalam penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP), perencanaan kebutuhan barang dan jasa, strategi pengadaan, serta tata kelola administrasi.

Baca juga: Pemerintah Daerah Diminta Alokasikan 40 Persen APBD untuk Belanja UMKM

“Rutan Kudus optimis dapat mempersiapkan Rencana Umum Pengadaan Pra DIPA yang lebih baik untuk tahun anggaran sesuai pedoman SKB 3 Menteri demi tercapainya target dan program kerja yang telah direncanakan untuk pelayanan Pemasyarakatan yang semakin optimal, ” pungkas Anda.